Blog - Halaman 6

Pada akhir tahun 2025, Kementerian Hukum Indonesia memperkenalkan Peraturan No. 49/2025 (Permenkum No. 49/2025) , mengatur pendirian, perubahan, dan likuidasi perseroan terbatas. Sekilas, peraturan ini tampak teknis — berfokus pada prosedur

Sengketa sewa di Bali tidak jarang terjadi, terutama untuk penyewa asing. Bahkan ketika sewa telah dibayar penuh, pemilik properti atau perusahaan manajemen mungkin berusaha mengubah ketentuan atau meminta pengusiran awal. Dalam situasi ini, penting

"Apakah Anda memiliki aset tanah yang hanya didiamkan bertahun-tahun? Hati-hati, aset Anda bisa hilang dalam sekejap karena aturan baru!" Banyak orang membeli tanah hanya untuk investasi, namun dibiarkan begitu saja hingga menjadi hutan rimba.

Pemerintah Indonesia terus mendorong digitalisasi UMKM melalui berbagai program nasional. Salah satunya adalah Sapa UMKM, sebuah sistem digital yang dirancang untuk menghubungkan sekitar 57 juta pelaku UMKM di Indonesia dalam satu platform nasional.

Banyak karyawan merasa potongan pajak THR tahun ini terasa lebih besar dari biasanya. Hal ini terjadi karena penerapan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh 21. Metode ini digunakan untuk menyederhanakan perhitungan pajak

"Mencari karyawan di Bali biasanya tidak sulit. Mencari karyawan di Bali yang berbicara bahasa Rusia, Inggris, dan Indonesia dan dapat menangani 100 percakapan per hari adalah tugas yang sama sekali berbeda." Inilah permintaan yang kami terima dari

Indonesia telah mengkonfirmasi bahwa peluncuran sistem sertifikasi halal wajibnya akan berjalan sesuai rencana, tanpa penundaan tambahan. Perwakilan pemerintah mengumumkan posisi ini selama diskusi di World Trade Organization (WTO) pada 5 Maret 2026,

Pendahuluan Indonesia sedang bersiap untuk memperketat pengawasan transaksi keuangan. Kementerian Keuangan telah memperkenalkan peraturan baru yang mewajibkan bank dan penerbit kartu kredit untuk membagikan data transaksi dengan otoritas pajak

Seorang pengembang properti yang mengelola beberapa proyek konstruksi di Bali mendekati perusahaan kami. Perusahaan tersebut telah menunjuk seorang direktur yang bertanggung jawab secara efektif untuk mengawasi proses konstruksi. Dia bekerja langsung

BPJS adalah sistem jaminan sosial wajib di Indonesia. Jika Anda pemegang KITAS/KITAP dan tinggal selama minimal 6 bulan, pendaftaran BPJS merupakan persyaratan hukum yang wajib dipenuhi. BPJS Ketenagakerjaan Wajib bagi seluruh karyawan (lokal maupun

Sistem hubungan kerja di Indonesia menggabungkan regulasi negara dengan otonomi signifikan bagi pengusaha. Masalah sanksi disiplin dan motivasi karyawan secara formal tercantum dalam undang-undang, tetapi implementasi praktisnya sangat bergantung

Indonesia secara konsisten mentransformasi administrasi perpajakan ke ranah digital. Salah satu perubahan paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir adalah integrasi nomor pajak NPWP dengan nomor identifikasi nasional NIK. Secara formal, ini