Blog

Pemerintah Provinsi Bali secara resmi membatasi akses sistem Online Single Submission (OSS) bagi Penanaman Modal Asing (PMA) untuk 18 sektor usaha strategis. Kebijakan ini diambil untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta

Aktivitas jualan online di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli kini memasuki era baru dalam administrasi perpajakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 , Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi

Potensi pasar internasional sangatlah besar! Namun, untuk bisa mengirim atau mengambil barang dari luar negeri secara legal dan resmi, bisnis Anda wajib berbentuk badan hukum (PT) dan mengantongi izin perdagangan luar negeri. Banyak pebisnis pemula

Banyak masyarakat Indonesia mengira J.CO Donuts & Coffee adalah merek waralaba (franchise) luar negeri. Padahal, J.CO adalah 100% merek lokal asli Indonesia yang sukses mengekspansi pasarnya hingga ke tingkat internasional. Mengapa banyak bisnis

Jumat, larut malam. Anda akhirnya menutup pekan kerja, dan alih-alih menarik napas, Anda membuka Coretax: besok batas waktu pelaporan. Sistemnya berbahasa Indonesia, Anda membaca untuk ketiga kalinya di mana harus mengisi angka, dan berharap tidak

Banyak orang mengira bahwa menutup nomor pajak di Indonesia itu mudah: berhenti bekerja atau meninggalkan negara, mengajukan permohonan, lalu melupakannya. Pada praktiknya, kantor pajak menolak, sementara laporan yang belum disampaikan dan denda

Pernahkah Anda membayangkan telah mengeluarkan modal besar untuk membangun usaha, tetapi tiba-tiba kegiatan operasionalnya dihentikan secara paksa oleh pihak berwenang? Risiko ini nyata terjadi di dunia bisnis. Banyak pelaku usaha mengalami pembekuan

Pernah merasa ragu saat mau mengajukan kerja sama dengan klien besar hanya karena bisnismu belum berbadan hukum? Atau bingung menentukan bagaimana cara membuat PT yang sesuai dengan regulasi pemerintah terbaru? Di era bisnis yang serba cepat ini,

Satu kesalahan kecil dalam pelaporan pajak kini bisa berdampak serius bagi operasional bisnis. Di paruh kedua tahun 2026 ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi memperketat pengawasan dan pemeriksaan terhadap laporan pajak perusahaan di

Di Indonesia, kerugian bukan hanya terjadi pada pembangunan, tetapi juga pada tanah. Sebuah properti bisa dibangun, dibayar, bahkan dijual, namun sengketa atas hak atas tanah tetap menjadi risiko. Mari kita bahas mengapa sertifikat saja tidak

Mengurus perpajakan sering kali membutuhkan waktu dan perhatian ekstra. Untuk mempermudah proses tersebut, aturan terbaru kini memberikan kepastian hukum yang lebih jelas mengenai siapa saja pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa untuk menjalankan

Bagi Anda yang memiliki atau mengelola Perseroan Terbatas (PT) , ada satu agenda krusial yang tidak boleh dilewatkan tahun ini. Pemerintah telah menetapkan batas waktu pemberlakuan sanksi administratif terkait pelaporan perusahaan pada November 2026