AI versus Spesialis. Pengacara Memeriksa Kontrak dari AI
Kami memutuskan untuk memeriksa secara mandiri, seberapa baik kecerdasan buatan (AI) dalam hal ini. Kami membuat prompt:
“Jadilah seorang ahli hukum dan buatkan saya kontrak sewa vila yang saya rencanakan untuk disewa di Bali, semua informasi individu yang diperlukan akan saya masukkan sendiri, jadi informasi tentang pihak-pihak hanya bisa kamu tunjukkan. Kontrak harus sesuai dengan hukum Indonesia.”
Kontrak yang diperoleh kami kirimkan ke pengacara untuk diperiksa dan diminta untuk melakukan pengecekan kontrak dan melakukan perbaikan agar melindungi kepentingan klien dan dananya. Mari kita ulas secara detail beberapa poin dengan contoh:
1. Status Objek dan Jaminan Pemberi Sewa
AI: “Pemberi Sewa menyatakan dan menjamin bahwa objek sewa tidak berada dalam jaminan, sengketa, ditahan, atau bukan merupakan subjek klaim pihak ketiga.”
Formulasi yang benar dan memberikan perlindungan tertentu, namun ini adalah pernyataan umum tanpa konsekuensi hukum. Jika kemudian diketahui bahwa objek telah disewakan dengan pelanggaran hak pihak ketiga, maka poin ini sendiri tidak melindungi penyewa.
Pengacara: “Pemberi Sewa menyatakan bahwa dia adalah pemilik sah atau orang yang secara hukum berwenang untuk menyewakan objek sewa, dan bahwa objek sewa tidak berada dalam sengketa, jaminan, ditahan, atau dalam klaim pihak ketiga.”
Pengacara dengan jelas menetapkan hak untuk mengatur objek dan mengaitkan pernyataan tersebut tidak hanya dengan fakta, tetapi dengan status hukum pihak tersebut. Ini sangat penting karena sering kali sewa diatur bukan oleh pemilik langsung.
2. Pemutusan Kontrak: Kata vs Mekanisme
AI: “Kontrak dapat dibatalkan sebelum akhir masa sewa jika salah satu pihak melakukan pelanggaran dan tidak memperbaiki dalam waktu ___ hari sejak menerima pemberitahuan tertulis.”
AI menggunakan formulasi standar, tetapi tidak menjawab pertanyaan kunci:
apa yang dianggap sebagai pelanggaran,
apa yang terjadi dengan pembayaran,
apakah kewajiban pihak tetap ada setelah pembatalan kontrak.
Pada akhirnya, poin seperti itu dapat dengan mudah ditafsirkan melawan klien atau menjadi celah bagi pemberi sewa yang tidak jujur. Pengacara menemukan kerentanan ini dan memperbaikinya.
3. Deposit
AI: “Deposit akan dikembalikan kepada Penyewa tidak lebih dari 10 hari kalender setelah berakhirnya kontrak, setelah dikurangi kewajiban pihak KEDUA (jika ada).”
Secara formal terlihat jelas, tetapi frasa “setelah dikurangi kewajiban” tidak dijelaskan, yang berarti dapat dengan bebas ditafsirkan oleh pemilik, dan ini memberikan ruang lebar untuk penyalahgunaan. Karena itu penting untuk menambahkan bahwa pemotongan ini harus dibenarkan, disepakati sebelumnya, dan diberitahukan 2 minggu sebelumnya.
4. Force Majeure: Daftar Peristiwa vs Prosedur
AI: “Pihak yang mengalami force majeure harus memberi pemberitahuan tertulis kepada pihak lain.”
Formulasi klasik yang diperlukan, tetapi poin ini dalam formulasi tidak lengkap mengubah pasal menjadi teks yang tidak berguna. Tidak menyebutkan batas waktu di mana pihak harus diberitahu membuat semuanya tampak tidak perlu dilakukan. Juga tidak disebutkan konsekuensi dari keadaan force majeure tersebut. Dan di Bali banjir bukan hal yang langka, jadi harus dipahami bahwa poin ini penting.
5. Kewajiban Pajak, Layanan dan Pengeluaran
AI sepenuhnya mengabaikan poin tentang tanggung jawab pajak dan pembayaran komunal, padahal ini muncul dalam kontrak jangka panjang. Siapa yang membayar listrik? gas? bahan habis pakai rumah tangga? Pembersihan? Pada akhirnya ini bisa menjadi kejutan untuk Anda dan jumlah yang besar, sehingga pengacara harus membuat perubahan ini.
6. Pembatasan Penggunaan
AI: “Pihak kedua tidak berhak untuk menyewakan kembali atau mengalihkan hak sewa tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. Menempati dan memberikan akses ke vila kepada pihak ketiga.”
Saya pikir di sini tidak perlu komentar, dalam upayanya untuk melindungi Penyewa dari aktivitas komersial, AI hanya melarangnya mengundang tamu, karena poin ini jelas melarang kunjungan pihak ketiga yang tidak tercantum dalam kontrak.
7. Pelanggaran Persyaratan Hukum
Di Indonesia ada persyaratan hukum langsung, yang tidak diperhitungkan oleh AI, dokumen dengan orang asing harus dibuat dalam format dwibahasa, teks utama dalam bahasa resmi, dan kedua, biasanya dalam bahasa Inggris internasional. Prioritas diberikan kepada versi Indonesia. Ini tidak penting jika kontrak hanya dibuat dalam bahasa lokal, konsekuensi yang lebih rumit dapat terjadi jika kontrak dibuat dan ditandatangani dalam bahasa asing, lalu ada risiko kontrak dinyatakan batal dan kalah dalam sengketa jika ini terjadi.
Pada akhirnya kami mengerti, AI dapat menulis kontrak stereotip yang terlihat benar, tetapi tidak mengerti bagaimana kontrak ini akan bekerja dalam kehidupan nyata dan tidak melihat potensi jebakan dalam formulasi. Dia tidak melihat poin yang diperdebatkan, tidak mengetahui aturan setempat, dan tidak memikirkan di mana klien dapat kehilangan uang. Pengacara menulis kontrak untuk melindungi orang dalam situasi nyata, bukan di atas kertas. Oleh karena itu, AI adalah asisten yang nyaman, tetapi bukan pengganti profesional ketika datang ke risiko nyata.
